Top Nasional: Kekerasan Seksual di Kampus dan Pembubaran MUI

TEMPO.CO, Jakarta - Dua berita dari kanal Nasional menjadi perhatian pembaca selama Jumat, 19 November 2021. Pertama soal kasus kekerasan seksual di Universitas Riau (Unri). Kedua tentang tagar bubarkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) ramai diperbincangkan usai salah satu pengurusnya ditangkap Densus 88. Berikut rangkumannya.

Kasus pelecehan seksual

Akademisi Universitas Airlangga (Unair), Liestianingsih Dwi Dayanti, mengatakan kekerasan seksual yang terjadi seperti di Universitas Riau (Unri) merupakan fenomena gunung es. "Angkanya cukup tinggi, namun tidak semua penyintas atau korban mau speak up," kata Lies, sapaannya, kepada Tempo.co, Kamis, 18 November 2021.

Menurut Lies, penyintas kekerasan atau pelecehan seksual seringkali takut melapor karena ancaman pelaku. Bisa juga karena relasi di antara keduanya adalah relasi kuasa yang tidak seimbang.

"Pelaku mungkin memiliki posisi yang lebih tinggi daripada penyintas, misalnya antara dosen dan mahasiswa, dosen senior dan dosen junior, atau kakak tingkat dan adik kelas. Ini tidak bisa kita nafikan," ujar Ketua Help Center Unair ini.

Untuk mencegah kekerasan seksual, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Lies mengapresiasi terbitnya Permendikbud 30 sehingga kampus bisa menurunkan aturan ini pada tataran kampus yang mengikat seluruh civitas akademika perguruan tinggi. PPKS, lanjutnya, turut mengatur tentang pencegahan kekerasan seksual.

Salah satunya dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 14, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merupakan bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi tersebut.

Menanggapi hal ini, Lies mengatakan Unair saat ini sedang membentuk satgas seperti amanat perundangan itu. Satgas akan dibentuk paling lambat pada 2022.

Lies menekankan, sebenarnya di Unair sudah ada lembaga bernama Help Center. Meski tidak hanya fokus pada penanganan kekerasan seksual, lembaga ini telah menangani permasalahan non-akademik civitas akademika, terutama mahasiswa Unair.

"Kami menangani banyak permasalahan mahasiswa. Tidak hanya kekerasan seksual, tapi juga persoalan lain, seperti masalah dengan pacarnya, kesulitan membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal), atau kesulitan mengerjakan skripsi," kata Dosen Ilmu Komunikasi ini.

• 1
• 2
• Selanjutnya